..::: 4F1L News :::..

Loading

Benar saja, di kampung ini, para anggota Dewan mendapati puluhan anak usia sekolah yang sudah tidak lagi bersekolah. Kebanyakan dari mereka mengaku tak memiliki dana untuk meneruskan pendidikan. Puluhan anak itu berusia 8-15 tahun.

"Saya tidak menyangka jumlah anak putus sekolah di Parepare sebegini besar. Ini tanggung jawab kita semua, bukan hanya dinas pendidikan yang kecolongan, tetapi juga kita di DPRD kecolongan," kata Kaharuddin Kadir, anggota DPRD Parepare yang memimpin rombongan Komisi II itu.

Kaharuddin mengatakan, dinas pendidikan setempat seharusnya melakukan pemantauan di sejumlah daerah, dan segera memberikan solusi atas persoalan semacam ini. "Kalau kita lihat dari hasil laporan dinas pendidikan kepada Dewan, mereka sering melaporkan yang tidak sesuai dengan hasil temuan kami di lapangan," kata Kaharuddin.

Kaharuddin menyebutkan, Komisi II akan membuka posko pengaduan di kelurahan tersebut. Posko ini berguna bilamana masih ada aduan dari masyarakat tentang adanya anak yang tak bersekolah. "Kami selaku anggota Dewan merasa malu karena kami punya pendidikan gratis hingga 9 tahun, tidak lagi ada alasan buat anak-anak usia SD hingga SMP yang tidak mengenyam pendidikan. Pasalnya, mereka adalah masa depan bangsa," kata Kaharuddin.

Ilham, salah satu anak usia sekolah yang didampingi orangtuanya, Iwan Tompo, mengaku putus sekolah dari SD Negeri 14 Kota Parepare karena faktor ekonomi. Kedua orangtuanya tak mampu membelikan baju seragam.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare Mustafa Mappangara, saat dikonformasi melalui telepon selulernya, mengatakan, kurang perhatian dari orangtua murid dan tidak adanya kepedualian terhadap pendidikan anak, juga menjadi faktor penunjang anak putus sekolah. "Terkait hal ini, kami akan segera menindaklanjuti dan segera menginformasikan ini kepada kepala sekolah, tempat anak-anak ini berhenti sekolah," ujar Mustafa.