VIVAnews - Pengamat ekonomi Indef, Ahmad Erani Yustika, menduga pemerintah lebih memilih menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ia memperkirakan besaran kenaikan harga sebesar Rp1.000 per liter.
"Dengan menaikkan harga Rp1.000, pemerintah menghemat Rp40 triliun. Jika kenaikan Rp500 saya rasa tidak," ujar Erani di Jakarta, Rabu 15 Februari 2012.
Menurut dia, kebijakan kenaikan harga BBM itu kemungkinan tidak dilakukan kepada angkutan umum. Namun, untuk sepeda motor masih belum jelas. "Roda dua yang masih perdebatan. Kalau menurut saya, industriawan akan melobi pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bagi sepeda motor," tuturnya.
Kenaikan harga ini, menurut dia, merupakan pilihan logis jika dibandingkan opsi pembatasan. Apalagi, hingga saat ini, faktor kesiapannya masih kurang, khususnya dari segi infrastruktur. Namun, Erani mengingatkan dampak dari kenaikan yang perlu diwaspadai.
Sebagai perbandingan, pada 2005, pemerintah memang mampu menghemat Rp40-50 triliun anggaran dari kenaikan BBM Rp4.500 menjadi Rp6.000. Akan tetapi, pada saat itu pertumbuhan ekonomi anjlok ke level 5,5 persen dari 6,1 persen, atau ada kontraksi 0,6 persen.
Sektor investasi juga anjlok. Sementara itu, dari segi penyerapan tenaga kerja, sekitar 250 ribu orang kehilangan kesempatan mendapat pekerjaan. "Kalau kita sandingkan tidak memadai. APBN selamat, tapi perekonomian tidak," jelasnya.
Pilihan kenaikan, Erani menambahkan, akan menyebabkan inflasi tinggi. Daya beli masyarakat merosot, tingkat suku bunga naik, investasi anjlok, dan pengangguran meningkat. Dampak ini kemungkinan akan berlangsung selama satu tahun dan selanjutnya masyarakat akan menyesuaikan. (art)
0 komentar:
Post a Comment